Revolusi Perancis

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis antara tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikan menjatuhkan kekuasaan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Banyak faktor yang menyebabkan meletusnya Revolusi Perancis. Di antaranya adalah gabungan antara sikap pemerintahan monarki yang kaku dalam menghadapi perubahan dan berkembangnya ketidakpuasan di kalangan kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti.

Selanjutnya secara rinci Revolusi Perancis disebabkan faktor-faktor berikut ini:

1.               Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.

2.             Kemarahan terhadapa sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan sampai batas tertentu, kaum borjuis.

3.             Bangkitnya gagasan-gagasan pencerahan.

4.             Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.

5.             Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.

6.             Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.

7.             Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas professional yang ambisius.

8.             Kebencian terhadap intoleransi agama.

9.             Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas revolusioner bermula ketika Raja Perancis Louis XVI (1774-1792) menghadapi krisis keuangan kerajaan. Keluarga Raja Perancis, yang secara keuangan identik dengan Negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam.

Namun sistem itu menemui kegagalan karena mendapatkan tntangan terus-menerus dari perlemen, yang didominasi oleh “Para Bangsawan”, yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan.

Charles Alexandre de CAlonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur terhadap stabilitas keuangan Perancis. Namun, setelah melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, Callone menyimpulkan bahwa strategi seperti itu tidak mungkin dilakukan. Sebagai gantinya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek dia berharap dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja. Ia juga berharap kebijakan itu akan dapat mengembalikan kepercayaan terhadap keuangan Perancis, dan berharap pemerintah mendapatkan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuan, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya. Mereka bersikeras hanya lembaga yang betul-betul representative, seperti  Estates-general (wakil-wakil berbagai golongan) kerajaan, yang berhak menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Ètienne Charles de Lomènie de Brienne, Uskup Agung Touluse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan.